MAKASSAR — Tim dari Sekretariat Jenderal Deputi Bidang Persidangan I DPR RI datang langsung ke Markas Polda Sulsel untuk mempelajari tata kelola Biro SDM yang dinilai berhasil membangun budaya kerja profesional, transparan, dan akuntabel. Kedatangan rombongan ini berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Deputi Bidang Persidangan I DPR RI Nomor: B/1616A/PI.07/07/2026 tertanggal 22 Juli 2026.
Rombongan yang dipimpin oleh Heri Budi Hartanto selaku Kasubbag Rapat Sekretariat Komisi XII DPR RI itu diterima langsung oleh Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Adi Ferdian Saputra, SIK, MH. Turut hadir mendampingi Kabagdalpers AKBP Dr. Zulanda, Kabagpsi AKBP Udin Yulianto, serta para Kasubbag dan Paur di lingkungan Biro SDM Polda Sulsel.
Yang Dipelajari DPR RI dari Pelayanan Biro SDM Polda Sulsel
Dalam kunjungan tersebut, tim DPR RI tidak hanya mendengarkan pemaparan, tetapi juga meninjau langsung berbagai bentuk pelayanan dan fasilitas yang disiapkan Biro SDM Polda Sulsel. Fokus utama mereka adalah pada sistem pelayanan digital dan offline yang dinilai tertata rapi serta mudah diakses oleh personel maupun masyarakat umum.
Heri Budi Hartanto mengungkapkan kekagumannya terhadap apa yang telah dibangun oleh jajaran Biro SDM Polda Sulsel. Menurutnya, fasilitas yang ada di ruang pelayanan tersebut sangat bersih, mudah, dan nyaman, sehingga layak dijadikan contoh bagi instansi lain.
Target Raih WBBM di Tahun 2026
Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan Sekretariat Jenderal Deputi Bidang Persidangan DPR RI dalam mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas di internal mereka. Melalui studi tiru ini, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman yang bisa langsung diterapkan untuk mengejar predikat WBBM pada tahun 2026 ini.
"Luar Biasa apa yang disajikan Biro SDM Polda Sulsel dalam memberikan pelayanan kepada personel dan masyarakat sangat tertata dan mudah diakses, baik pelayanan digital, pelayanan offline serta beberapa fasilitas yang sangat bersih, mudah dan nyaman. Insyaa Allah apa yang kami lihat saat ini akan kami contoh dan jadikan referensi bagi Sekjen Deputi Bidang Persidangan DPR RI dalam mempersiapkan predikat WBBM di Tahun 2026 ini," tutup Heri.
Kegiatan ini juga menjadi ajang memperkuat sinergi dan pertukaran informasi antarinstansi pemerintah, khususnya dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
