JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum terus mengawal penyelesaian gedung-gedung pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah pusat terhadap kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru terbentuk itu.
Lewat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU membangun Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Progres konstruksi ketiganya per 9 Agustus 2026 sudah mencapai 36,90 persen, dengan target penyelesaian pada Desember 2026.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Proyek gedung pemerintahan ini digarap sejak 20 Oktober 2025 oleh kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang bersumber dari APBN.
Selain gedung utama, Kementerian PU turut menata kawasan pusat pemerintahan secara menyeluruh. Pekerjaan itu mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga pekerjaan plambing dan elektrikal.
Penataan kawasan yang dimulai Desember 2025 itu ditargetkan tuntas Desember 2026 dengan progres saat ini mencapai 25,34 persen. Sejumlah pekerjaan tengah berjalan, di antaranya penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Dari sisi aksesibilitas, kawasan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, sementara dari pusat Kabupaten Nabire berjarak sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 60 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Kesiapan pusat pemerintahan ini diyakini akan memperkuat fondasi kelembagaan Papua Tengah sebagai provinsi otonom baru, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif. Semangat ini juga selaras dengan PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, termasuk lewat percepatan pembangunan di Papua.
