MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional untuk tahun 2026 telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Penegasan ini keluar setelah munculnya suara-suara di media sosial yang mempertanyakan objektivitas seleksi, khususnya terkait tidak terpilihnya salah satu peserta dari Kota Makassar.
Bustanul menjelaskan bahwa seleksi ke tingkat pusat bukanlah wewenang daerah sepenuhnya. “Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Di mana yang diseleksi ini adalah utusan terpilih dari Kabupaten dan Kota. Untuk seleksi ke tingkat Pusat itu dilakukan oleh panitia seleksi dari Pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” ujarnya di Makassar, Senin (25/5/2026).
Tim seleksi nasional yang terlibat langsung dalam proses penilaian terdiri dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Kehadiran mereka memastikan penilaian tidak hanya dilakukan oleh satu pihak.
Bustanul merinci bahwa penilaian terhadap para peserta sangat komprehensif. Tidak hanya tes akademik atau wawasan kebangsaan, tim seleksi juga menilai aspek kesamaptaan, keterampilan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, serta hasil evaluasi menyeluruh. "Di dalamnya ada BPIP Pusat, ada DPPI Pusat, ada Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat. Saya pastikan bahwa seleksi yang dimaksud itu terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan," tegasnya.
Meski tidak terpilih menjadi utusan Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, para peserta yang telah mengikuti seleksi tetap mendapatkan kesempatan bertugas. Mereka akan menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026. Kebijakan ini memastikan kerja keras para peserta tetap dihargai dan mereka tetap dapat mengibarkan bendera di tingkat daerah.
Menanggapi polemik yang berkembang, Pemprov Sulsel mengambil sikap terbuka. Bustanul menyatakan pihaknya menghormati perhatian publik dan siap memberikan penjelasan secara detail. “Kami menghormati perhatian publik dan siap memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang berkembang dapat diluruskan secara objektif,” katanya. Ia juga mengonfirmasi kesiapan Pemprov apabila DPRD Sulsel berniat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi polemik ini.
Pihaknya berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memahami seluruh mekanisme seleksi secara utuh. Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya menjaga proses seleksi Paskibraka tetap menjunjung nilai objektivitas, integritas, serta semangat persatuan sebagaimana nilai dasar Pancasila.