MAKASSAR — Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa modus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulsel sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk memalsukan dokumen kendaraan. Pelaku cukup memotret kendaraan, lalu membuat plat nomor dan STNK palsu yang menyerupai asli untuk didaftarkan ke aplikasi MyPertamina.
Polda Sulsel berhasil mengamankan 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite dalam pengungkapan kasus ini. Total tersangka yang dibekuk mencapai 45 orang. Jika dihitung dari potensi kerugian, hanya dari solar saja negara bisa kehilangan Rp361 miliar per tahun.
“QR Code sekarang ini statis, nanti akan dibuat dinamis. Dengan dinamis, tidak ada lagi potensi pemalsuan atau duplikasi yang dikembangkan orang tertentu karena teknologi AI,” kata Wahyudi di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, Selasa.
Dalam pengungkapan yang dilakukan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar pada 26 Februari lalu, tujuh mobil truk tangki disita karena diduga mengangkut BBM subsidi. Truk tersebut awalnya berlabel Pertamina, namun label itu diduga sengaja dihapus saat rilis kasus pada 2 Juni 2026.
Wahyudi menegaskan kendaraan itu bukan mitra resmi. “Transportir Pertamina yang tercatat jelas PT-nya, ada nama. Di situ dikasih label barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada,” ungkapnya. Setiap mitra resmi BPH Migas wajib memiliki surat jalan dari Pertamina yang bisa dilacak hingga ke SPBU asal dan tujuan pengiriman.
Provinsi Sulawesi Selatan mendapat jatah solar subsidi sebesar 0,79 juta kiloliter per tahun, setara Rp15 triliun. Sementara untuk pertalite, alokasinya mencapai 1,4 juta kiloliter dengan nilai hampir Rp9 triliun. Total subsidi yang digelontorkan di daerah ini rata-rata lebih dari Rp20 triliun per tahun.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Deny Sukendar menyatakan pihaknya berkomitmen menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai ketentuan. “Kami menjalankan program digitalisasi subsidi tepat di seluruh SPBU wilayah Sulsel dan melakukan monitoring bersama Polda serta Pemda,” tuturnya.
BPH Migas membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan bisa disampaikan melalui Help Desk Dumas di nomor 0812300136 yang beroperasi selama 24 jam. “Kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan jika menemukan penyimpangan,” kata Wahyudi.