MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui konsolidasi lima Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sulawesi Selatan. Kelima bank tersebut dilebur menjadi satu entitas bernama PT BPR Pataru Laba yang berkantor pusat di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch Muchlasin mengatakan penggabungan ini bertujuan memperkuat permodalan dan ketahanan sektor BPR dalam membiayai sektor riil. "Selain itu juga dan memperkokoh ketahanan sektor BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil," kata Muchlasin di Makassar, Kamis.
Lima BPR yang bergabung adalah PT BPR Ganda Lata, PT BPR Paro Laba, PT BPR Hara Lata, PT BPR Suar Data, dan PT BPR Paro Dana. Seluruhnya resmi melebur ke dalam PT BPR Pataru Laba yang berkedudukan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
Dengan penggabungan ini, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Sulselbar kini menjadi 17 BPR dan 8 BPRS.
Menurut Muchlasin, melalui penggabungan usaha, BPR akan memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, pengelolaan yang lebih efektif, serta jangkauan layanan yang lebih luas. Langkah itu juga diharapkan mendorong pengembangan layanan keuangan yang lebih inovatif dan digital, terutama di wilayah kepulauan Sulawesi.
OJK mencatat kinerja industri BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Hingga 30 April 2026, total aset BPR/BPRS mencapai Rp4,33 triliun atau tumbuh 9,02 persen secara tahunan.
Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp2,83 triliun atau meningkat 5,54 persen, dan kredit atau pembiayaan mencapai Rp3,64 triliun atau tumbuh 7,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
OJK menilai pertumbuhan tersebut turut didukung oleh efektivitas program konsolidasi dan penggabungan usaha BPR yang telah dilakukan di wilayah kepulauan Sulawesi.
Melalui kebijakan konsolidasi yang berkelanjutan, Muchlasin menegaskan OJK akan terus mendorong transformasi industri BPR agar lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. Targetnya, BPR mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.