JENEPONTO — Persoalan infrastruktur dan pelayanan sosial mendominasi keluhan warga Lingkungan Manjangloe saat Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Agus TS, menggelar reses di Dapil II. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Minggu (9/8/2026), warga menyuarakan sejumlah usulan yang menjadi prioritas mereka.
Salah satu aspirasi yang paling disorot adalah kondisi akses jalan menuju Ka'nea. Warga menyebut ruas jalan tersebut rusak parah dan kerap berubah menjadi kubangan persawahan saat musim hujan, sehingga mengganggu mobilitas sehari-hari.
Menanggapi keluhan tersebut, Agus TS mengakui bahwa perbaikan jalan menuju Ka'nea belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Meski demikian, politisi PPP itu berkomitmen untuk terus mendorong usulan tersebut masuk dalam skala prioritas pada periode penganggaran berikutnya.
"Untuk perbaikan jalan ke arah Ka'nea memang belum masuk dalam program perbaikan di tahun ini. Namun, insyaallah akan terus kita dorong dan usulkan agar bisa masuk skala prioritas pada periode anggaran berikutnya," ujar Agus TS dalam keterangannya.
Selain jalan, warga juga mengusulkan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) serta penambahan lima tiang listrik untuk pemukiman di sepanjang jalan menuju Papanloe yang merupakan area persawahan. Agus menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dan mengajukan usulan resmi ke ULP PLN Jeneponto.
Dari sekitar 20 rumah yang diusulkan untuk mendapat penanganan jaringan, hasil survei lapangan PLN menunjukkan lebih dari 10 rumah memenuhi kriteria untuk segera ditindaklanjuti. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses listrik bagi warga yang selama ini masih mengandalkan penerangan terbatas.
Warga juga meminta bantuan sumur bor untuk menunjang aktivitas pertanian di kawasan tersebut. Keberadaan sumur bor dinilai penting untuk memastikan ketersediaan air irigasi, terutama di musim kemarau ketika sumber air konvensional mulai menyusut.
Persoalan lain yang diangkat warga adalah kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang mendadak tidak aktif. Hal ini dialami warga akibat kenaikan tingkat desil (data kemiskinan) secara tiba-tiba pada sistem data terpadu. Kondisi ini membuat warga kesulitan mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaannya berubah tanpa pemberitahuan yang jelas.
Agus TS memberikan penjelasan secara terperinci terkait berbagai aspirasi yang masuk dalam reses tersebut. Ia berjanji akan mengawal seluruh usulan warga, baik yang menyangkut perbaikan infrastruktur, perluasan jaringan listrik, hingga pendampingan persoalan data kependudukan untuk pemulihan status BPJS Kesehatan PBI.