MAKASSAR — Kenaikan IPM Sulsel 2026 ditopang perbaikan tiga dimensi pembentuknya: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Umur harapan hidup saat lahir naik 0,22 tahun menjadi 74,37 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas bergerak dari 9,00 menjadi 9,19 tahun.
Pertumbuhan IPM Sulsel mencapai 0,97 persen dibandingkan 2025. Dalam periode 2022–2026, BPS Sulsel mencatat IPM provinsi ini tumbuh rata-rata 0,88 persen setiap tahun.
Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah meningkat menjadi 13,57 tahun pada 2026. Angka ini menggambarkan durasi schooling yang diharapkan dicapai anak usia sekolah di Sulsel.
Pada aspek kesejahteraan, rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencapai Rp13,29 juta per tahun. Nilai itu naik sekitar Rp515 ribu atau 4,03 persen dibandingkan 2025.
Ketiga indikator tersebut dibaca sebagai pergeseran orientasi pembangunan Sulsel. Bukan hanya soal panjang jalan atau jumlah proyek, tetapi kualitas hidup warga yang jadi ukuran.
Kabupaten Bone mencatat pertumbuhan IPM tertinggi sebesar 1,35 persen. Tana Toraja, Toraja Utara, dan Soppeng menyusul dengan pertumbuhan masing-masing 1,32 persen.
BPS Sulsel juga mencatat 21 kabupaten sudah masuk kategori pembangunan manusia tinggi. Tiga kota — Makassar, Parepare, dan Palopo — mencapai kategori pembangunan manusia sangat tinggi.
Pemerataan ini jadi catatan tersendiri. Kenaikan IPM tidak terkonsentrasi di ibu kota provinsi, melainkan tersebar hingga kabupaten di pelosok.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, pembangunan daerah diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pemerataan pembangunan jadi sasaran lain yang disebut sejalan dengan capaian ini.
Angka IPM 76,66 menempatkan Sulsel pada posisi yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun pekerjaan rumah tetap ada: memastikan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi merata sampai ke daerah dengan capaian terendah.
BPS Sulsel merilis data ini pada 5 November 2026. Capaian provinsi akan jadi baseline untuk mengevaluasi program pembangunan manusia pada tahun anggaran berikutnya.