SULAWESI SELATAN — Keputusan PLN menambah kursi Wakil Direktur Utama dinilai kontradiktif dengan kondisi operasional di lapangan. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut persoalan utama PLN saat ini bukan pada struktur organisasi, melainkan rantai pasok energi primer yang bocor.
Data yang diungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai 154 juta ton. Namun, kontrak yang sudah diamankan baru 134 juta ton. Artinya, masih ada lubang defisit 20 juta ton yang mengancam keandalan pasokan listrik nasional.
"Masalah utama PLN saat ini bukan kekurangan jabatan struktural, melainkan bagaimana memastikan pasokan energi tersedia tepat waktu, biaya produksi terkendali, dan risiko gangguan sistem dapat diminimalkan," ujar Achmad kepada Kabarbursa.com, Jumat, 19 Juni 2026.
Kapal Bocor, yang Ditambah Justru Kapten
Achmad menganalogikan situasi ini seperti kapal yang bocor di tengah laut. Alih-alih menambal lubang, manajemen justru menambah jumlah kapten di anjungan. Dalam konteks PLN, titik kebocoran itu ada pada rantai pasok batu bara yang tidak kunjung teratasi.
Penambahan jabatan di level puncak otomatis membawa konsekuensi biaya baru, mulai dari remunerasi, fasilitas, hingga dukungan staf penunjang. Meski ada argumen bahwa posisi Wadirut baru diperlukan untuk memperkuat koordinasi kepatuhan Domestic Market Obligation (DMO) dengan perusahaan tambang, Achmad menampiknya. Menurutnya, regulasi DMO sudah lengkap, yang kurang adalah ketegasan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha.
"Setiap tambahan lapisan birokrasi dapat memperpanjang rantai komando dan memperbesar risiko tumpang tindih kewenangan. Padahal dalam bisnis kelistrikan, kecepatan eksekusi sering kali menjadi penentu antara sistem yang tetap stabil atau sistem yang kolaps," lanjutnya.
Indikator Keberhasilan Harus Jelas, Bukan Sekadar bagi Kursi
Achmad mendesak pemerintah dan manajemen PLN menetapkan indikator kinerja (KPI) yang terukur atas penambahan jabatan Wadirut ini. Nilai tambah posisi baru itu harus berdampak langsung pada publik, bukan sekadar pemanis administrasi.
"Ukurannya harus jelas. Misalnya, peningkatan harian cadangan batu bara di pembangkit, percepatan kontrak pasokan, atau berkurangnya risiko gangguan akibat keterlambatan distribusi. Tanpa itu, publik akan sulit melihat urgensinya," kata Achmad.
Ia menegaskan, jika kehadiran Wadirut tidak mampu meningkatkan cadangan batu bara atau gagal menghentikan pemadaman massal, maka restrukturisasi RUPS 2026 ini murni hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi korporasi. Tantangan kelistrikan nasional ke depan, termasuk transisi menuju energi bersih, justru membutuhkan organisasi yang gesit, bukan organisasi yang gemuk dan lamban.
"PLN tidak sedang kekurangan pejabat. Yang lebih mendesak adalah memastikan pasokan energi tersedia, sistem tetap andal, dan listrik terus menyala bagi jutaan rumah tangga serta pelaku usaha. Di situlah ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan dan tata kelola sebuah perusahaan listrik negara," tutupnya.
