Pencarian

Kemenkop Gandeng Aspebindo, Koperasi Desa Garap PLTS hingga Avtur Jelantah

Sabtu, 31 Oktober 2026 • 10:08:01 WIB
Kemenkop Gandeng Aspebindo, Koperasi Desa Garap PLTS hingga Avtur Jelantah
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan keterangan tertulis terkait kerja sama Kemenkop dengan Aspebindo di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

SULAWESI SELATAN — Kementerian Koperasi menggandeng Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) untuk mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih masuk ke rantai pasok energi, dari PLTS mikro hingga avtur berbahan minyak jelantah. Langkah ini diambil karena masih ada desa tanpa listrik, belasan ribu wilayah minim internet, dan nelayan pesisir tanpa akses solar.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut ketimpangan akses energi masih terasa di banyak pelosok. Saat membangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pihaknya menemukan desa yang belum menikmati jaringan listrik sama sekali. Belasan ribu daerah juga masih minim akses internet, sementara nelayan di wilayah pesisir tidak punya stasiun pengisian bahan bakar solar.

Ferry meminta Aspebindo ikut memikirkan solusinya, mulai dari metodologi penghitungan tingkat elektrifikasi hingga penyediaan akses internet ke desa-desa. "Bagaimana caranya kita bisa punya satu metodologi yang sama menghitung tingkat elektrifikasi kita, penyediaan akses-akses internet ke desa-desa dan lain sebagainya," ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Minyak Jelantah Jadi Bahan Baku Avtur

Kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga sudah berjalan. KDKMP mengumpulkan minyak goreng bekas dari warga untuk diolah menjadi sustainable aviation fuel atau bahan bakar penerbangan ramah lingkungan.

Ferry mengaku baru meresmikan koperasi pengelola minyak jelantah di Purwokerto. "Ternyata itu bisa dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk dikumpulkan lalu diserahkan ke Pertamina menjadi avtur," katanya.

Di sektor kelistrikan, Kemenkop bekerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) menggarap PLTS mikro berkapasitas di bawah 1 Megawatt. Proyek percontohan ini masuk dalam program strategis 100 Gigawatt pemerintah untuk menerangi daerah terpencil.

Listrik 1 MW untuk Nelayan Pulau Galang

Satu proyek sudah beroperasi di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau. PLTS berkapasitas 1 MW di sana memasok listrik untuk cold storage, pabrik es batu, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan perbatasan.

Fasilitas itu menyentuh langsung kebutuhan harian nelayan: ikan tangkapan bisa disimpan lebih lama, es batu tersedia untuk menjaga kesegaran hasil laut, dan solar tidak lagi jauh dari dermaga. Bagi warga di pulau perbatasan, pasokan listrik juga membuka peluang usaha baru di luar sektor tangkap.

Ferry berharap pola serupa bisa direplikasi di daerah lain bersama Aspebindo. "Saya rasa program pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 MW ke bawah ini bisa kita kerja samakan dengan Aspebindo," ucapnya.

Koperasi Masuk Tambang, Kendala di Perizinan

Undang-undang sebenarnya sudah membuka ruang bagi koperasi mengelola mineral dan batubara. Namun praktiknya kerap tersendat masalah teknis perizinan dan kapasitas tata kelola.

Untuk menertibkan sumur minyak rakyat dan idle well, Kemenkop mendorong konsolidasi pengelola ke dalam wadah koperasi resmi. Skema ini dinilai menaikkan legalitas, transparansi, sekaligus kesejahteraan warga sekitar wilayah tambang.

"Secara filosofis dan ideologis, koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral," kata Ferry.

Aspebindo Kawal Lewat Edukasi dan Advokasi

Ketua Umum Aspebindo Anggawira menyatakan asosiasinya berkomitmen mengawal kebijakan energi pemerintah melalui edukasi dan advokasi. Pendampingan juga disiapkan untuk membuka akses pasar dan kemitraan dalam maupun luar negeri, termasuk memperkuat rantai pasok nasional.

Menurut dia, program KDKMP hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) saling terkait dalam memperkuat rantai pasok. "Ini adalah memperkuat rantai pasok sehingga perlu kita akselerasi," ujar Anggawira.

Bagi Kemenkop, dukungan Aspebindo dibutuhkan untuk menyusun metodologi bersama soal tingkat elektrifikasi dan mendorong harmonisasi regulasi dengan Kementerian ESDM. Dengan begitu, peran koperasi di sektor energi tidak berhenti di proyek percontohan, tetapi masuk ke rantai pasok yang lebih luas.

Follow www.topsulsel.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: ekonomi.republika.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks