MAKASSAR — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel tahun 2025 diserahkan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis (4/6/2026). Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyerahkan dokumen tersebut kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang didampingi Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.
Opini WTP Kelima: Bukti Konsistensi Akuntabilitas
Nyoman menyampaikan opini WTP diberikan setelah BPK mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan. Menurutnya, opini tertinggi dalam audit keuangan negara ini menunjukkan laporan keuangan Pemprov Sulsel telah disajikan secara wajar dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
"Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik," ujar Nyoman dalam sambutannya.
Modal Memperkuat Iklim Investasi Daerah
Gubernur Andi Sudirman menegaskan opini WTP bukan sekadar capaian administratif. Ia menyebut hasil audit ini menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Sulsel.
"Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Andi Sudirman.
Pendampingan BPK Sepanjang Tahun 2025
Sepanjang tahun lalu, BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan akhir. Andi Sudirman menjelaskan BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh tahapan itu menyasar seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulsel. Gubernur berharap hasil pemeriksaan ini menjadi momentum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan," jelasnya.
Raihan WTP Sejak 2021: Tren Positif Tata Kelola
Opini WTP kelima ini melanjutkan tren positif yang dimulai sejak tahun 2021. Capaian tersebut menempatkan Sulsel sebagai salah satu provinsi di Indonesia Timur dengan konsistensi opini audit keuangan terbaik. Dengan predikat ini, investor dan mitra pembangunan memiliki jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
