SULAWESI SELATAN — Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kelas menengah kini hidup dalam kondisi rentan. Sebab, sebagian besar kebutuhan mereka—rumah, kendaraan, hingga biaya pendidikan anak—dibiayai melalui kredit yang bunganya langsung terpengaruh oleh kebijakan Bank Indonesia.
“Ketika negara perlu menjaga rupiah, bunga dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelas menengah langsung menanggung beban,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).
Menurutnya, kenaikan BI Rate menjadi 5,50% dan lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 ke Rp16.250 per liter memberikan tekanan langsung ke rumah tangga. “Bagi kelas menengah, itu adalah cicilan rumah yang makin mahal, kredit kendaraan yang makin berat, biaya antar jemput anak yang naik, ongkos bekerja yang membengkak, dan tabungan yang makin cepat terkuras,” katanya.
Ojol dan Guru Ikut Kena Imbas Kenaikan Pertamax
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, membantah anggapan bahwa kenaikan Pertamax hanya berdampak pada orang kaya. Menurutnya, pengguna BBM nonsubsidi ini justru didominasi kelompok kelas menengah rentan.
“Pengguna Pertamax bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya,” ujar Media.
Ia menjelaskan, ketika selisih harga Pertamax dan Pertalite semakin lebar, masyarakat hanya punya dua pilihan: membayar lebih mahal atau beralih ke BBM subsidi. Namun, perpindahan massal ke Pertalite justru berpotensi membengkakkan subsidi pemerintah. Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa pengawasan menggunakan QR code di SPBU belum sepenuhnya efektif karena masih banyak praktik penjualan Pertalite di luar stasiun pengisian resmi.
Konsumsi Rumah Tangga Terancam, Pemerintah Diminta Tak Jadikan Kelas Menengah 'Dompet Cadangan'
Melemahnya kelas menengah menjadi alarm serius bagi perekonomian nasional. Sebab, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Achmad Nur Hidayat memprediksi masyarakat akan mulai mengurangi belanja nonprimer, menunda pembelian rumah, mengurangi rekreasi, hingga menekan pengeluaran pendidikan tambahan.
Ia mendesak pemerintah mulai menjadikan daya tahan kelas menengah sebagai indikator utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Langkah yang bisa dilakukan antara lain memperluas perlindungan sosial adaptif, mempercepat pembangunan transportasi publik yang murah, dan memastikan perbankan tidak menaikkan bunga kredit secara agresif.
“Kebijakan yang baik bukan hanya mampu menjaga rupiah dan neraca fiskal, tetapi juga menjaga agar keluarga pekerja tetap bisa hidup layak, bergerak, menabung, dan naik kelas,” ujar Achmad. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terus menjadikan kelas menengah sebagai “dompet cadangan” ekonomi nasional.
