SULAWESI SELATAN — Sebanyak 49% organisasi di Asia Pasifik meleset atau terlambat dari target modernisasi IT mereka, menurut Modernization Report 2026 perdana dari Kyndryl. Survei melibatkan 2.000 pemimpin bisnis dan teknologi global, dengan 30% responden berasal dari kawasan Asia Pasifik. Temuan ini menempatkan modernisasi IT bukan lagi urusan teknis semata, melainkan agenda strategi di tingkat dewan direksi.
Kyndryl merilis laporan Modernization Report 2026 yang memetakan kesenjangan antara ambisi transformasi digital dan realisasi di lapangan. Hampir separuh organisasi di Asia Pasifik mengakui target modernisasi IT mereka tidak tercapai sesuai jadwal.
Angka itu muncul di tengah gelombang adopsi kecerdasan buatan yang menuntut fondasi infrastruktur lebih kuat. Perusahaan yang menunda proyek modernisasi menanggung konsekuensi yang sudah terukur, bukan sekadar risiko teoretis.
Biaya Operasional hingga Celah Keamanan Jadi Korban
Riset Kyndryl mencatat tiga dampak utama bagi organisasi yang menunda proyek modernisasi. Sebanyak 44% melaporkan beban biaya operasional jangka panjang meningkat.
Sebanyak 43% perusahaan gagal mengadopsi kapabilitas teknologi baru dengan cepat. Sementara 38% mendeteksi munculnya kerentanan baru di sektor keamanan siber dan kepatuhan regulasi.
Ketiga temuan itu menunjukkan penundaan modernisasi tidak menghemat anggaran. Biaya justru berpindah ke pos lain, dari pemeliharaan sistem lama hingga penanganan insiden keamanan.
AI Jadi Pendorong Utama Investasi Infrastruktur
Kecerdasan buatan menjadi alasan utama peningkatan penggunaan mainframe dan edge computing di Asia Pasifik. AI juga menjadi pendorong terbesar kedua untuk ekspansi SaaS dan private cloud.
Pada sisi lain, AI memicu upgrade jaringan dan portofolio aplikasi. Temuan yang paling mencolok: 100% organisasi pemilik mainframe di Asia Pasifik berencana menerapkan AI pada platform legacy mereka.
Adopsi Agentic AI, teknologi yang mampu merencanakan dan mengeksekusi tugas secara mandiri, juga mulai masuk fase produksi. Sebanyak 10% organisasi di Asia Pasifik telah mengimplementasikannya, sejajar dengan rata-rata global.
Penggunaannya menyasar tugas rumit yang memakan waktu, seperti pemetaan dependensi, konversi kode, dan pembuatan dokumentasi teknis.
Modernisasi Bukan Pilihan Biner antara AI dan Infrastruktur
Vice President & Managing Director ASEAN & Korea Kyndryl, Megawaty Khie, menegaskan bahwa perusahaan tidak bisa memilih salah satu antara adopsi AI atau penguatan fondasi IT.
"Di kawasan Asia-Pasifik, modernisasi bukan lagi soal memilih antara berinvestasi pada AI atau memperkuat infrastruktur teknologi yang mendasarinya. Organisasi membutuhkan keduanya," kata Megawaty, dalam keterangan yang diterima detikINET.
Pernyataan itu menyiratkan bahwa anggaran AI dan belanja infrastruktur tidak seharusnya bersaing. Keduanya saling menentukan keberhasilan transformasi digital.
Kedaulatan Data dan Geopolitik Masuk Meja Direksi
Laporan Kyndryl juga menepis anggapan bahwa transformasi digital akan menyederhanakan lingkungan IT menjadi satu platform tunggal. Kompleksitas justru meningkat seiring keterlibatan hingga sembilan kelompok pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Kelompok itu mencakup CIO, CTO, hingga tim keuangan dan direksi. Jumlah pengambil keputusan yang membengkak memperlambat eksekusi jika tidak ada orkestrasi yang jelas.
Faktor geopolitik dan kedaulatan data kini turut memengaruhi keputusan teknologi. Lokasi geografis pengolahan data dan operasional teknologi tidak lagi ditentukan semata oleh biaya dan performa, tetapi juga oleh tata kelola dan dinamika geopolitik global.
Bagi perusahaan di Indonesia, temuan ini relevan dengan kewajiban penempatan data di dalam negeri sesuai regulasi pelindungan data pribadi. Pilihan vendor dan lokasi pusat data menjadi keputusan strategis, bukan lagi urusan tim IT semata.
Kyndryl menyusun laporan ini dari survei terhadap 2.000 pemimpin bisnis dan teknologi di berbagai kawasan. Laporan perdana ini akan menjadi pembanding bagi pemetaan modernisasi IT tahun-tahun berikutnya.
