MAKASSAR — Pertemuan antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balaikota membahas tata kelola anggaran serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Munafri menyebut karakteristik geografis ibu kota Sulawesi Selatan itu menjadi perhatian khusus karena tidak hanya terdiri atas kawasan perkotaan yang mudah dijangkau.
“Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Penerima Manfaat Bukan Hanya Pelajar
Dalam kesempatan itu, Munafri melaporkan cakupan penerima MBG tidak terbatas pada anak sekolah. Sasaran program juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga pemenuhan asupan gizi bagi kelompok rentan itu harus dipastikan berjalan sesuai tujuan.
Pemkot Makassar, jelas dia, mengambil peran memastikan aspek pendukung penyelenggaraan MBG sesuai ketentuan. Hal ini mencakup pengawasan perizinan serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap penyelenggara.
“Dari sana, kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya.
Mengapa Data Penerima dan Urban Farming Jadi Krusial?
Persoalan lain yang diangkat adalah validitas data penerima manfaat. Menurut Munafri, data harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan, termasuk memastikan sekolah swasta yang membutuhkan tidak terlewat dari program.
Ia juga menyoroti efek MBG terhadap pergerakan ekonomi lokal. Tingginya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dinilai berpotensi menyerap pasokan komoditas di pasar, sehingga perlu dikelola agar tidak memicu lonjakan harga.
“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tuturnya.
Untuk menahan dampak tersebut, Pemkot Makassar mendorong warga di sekitar lokasi dapur MBG mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan pangan lewat program urban farming.
Apa Target Kunjungan KPK?
Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha menyebut kunjungannya bertujuan mendiskusikan pelaksanaan MBG di tingkat pemerintah daerah, khususnya dukungan yang dibutuhkan dalam menjalankan target pemerintah pusat. Pihaknya juga menghimpun berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi daerah.
“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” katanya.
Munafri berharap diskusi bersama jajaran KPK menghasilkan langkah dan rekomendasi yang memperkuat penyelenggaraan MBG di Kota Makassar. “Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu untuk bisa berdiskusi dengan seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan langkah-langkah apa lagi yang harus kita jalankan secara bersama-sama,” ucapnya.
