MAKASSAR — Penghargaan Provinsi Terbaik 1 Creative Financing Regional Sulawesi 2026 diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ajang ini menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber pembiayaan alternatif di luar anggaran tradisional, seperti skema kerja sama dengan swasta dan obligasi daerah.
Apa Itu Creative Financing dan Mengapa Penting bagi Sulsel?
Creative financing merujuk pada metode pembiayaan inovatif yang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gubernur Sulawesi Selatan dinilai berhasil mengoptimalkan instrumen seperti obligasi daerah, pinjaman lunak, hingga skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
Pendekatan ini memungkinkan proyek infrastruktur strategis tetap berjalan meskipun alokasi APBD terbatas. Beberapa proyek yang didanai lewat skema ini antara lain pembangunan jalan poros dan revitalisasi pasar rakyat di beberapa kabupaten.
Bagaimana Sulsel Bisa Menjadi yang Terbaik Se-Sulawesi?
Penilaian dilakukan oleh tim independen dari Kementerian Keuangan dan lembaga riset fiskal. Indikator utamanya adalah tingkat efektivitas penggunaan dana, transparansi laporan keuangan, serta keberhasilan menekan ketergantungan pada transfer pusat.
Sulawesi Selatan unggul karena memiliki sejumlah proyek yang sudah memasuki tahap konstruksi dengan dana dari obligasi daerah. Selain itu, Pemprov Sulsel juga dinilai transparan dalam menyusun laporan realisasi anggaran setiap kuartal.
Apa Dampak Penghargaan Ini bagi Warga Sulsel?
Penghargaan ini menjadi sinyal positif bagi investor dan lembaga keuangan. Kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Sulsel meningkat, yang berpotensi memudahkan akses pinjaman dengan bunga lebih rendah untuk proyek-proyek berikutnya.
Bagi warga, dampak jangka panjangnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur seperti irigasi pertanian, jalan desa, dan fasilitas kesehatan. Proyek-proyek itu bisa selesai lebih cepat tanpa harus menunggu turunnya dana APBD setiap tahun.
Apakah Daerah Lain Bisa Meniru Model Ini?
Model creative financing yang diterapkan Sulsel bisa direplikasi oleh provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Namun, syarat utamanya adalah kesiapan regulasi daerah dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola instrumen keuangan non-APBD.
Pemerintah pusat mendorong daerah untuk mulai menyusun peta jalan fiskal yang memuat skema pembiayaan alternatif. Sulsel menjadi contoh konkret bahwa inovasi pembiayaan tidak hanya soal besar kecilnya anggaran, tapi juga kecerdasan dalam mengelola sumber dana.
